SIMPATI BERSINAR

Bersih, Sehat, Aman dan Religius

ASIMILASI

ALUR PROSES LAYANAN ASIMILASI DI LAPAS PATI

FORMULIR ISIAN DAN DOWNLOAD

  1. Lengkapi Formulir Isian
  2. Pilih sesuai dengan Kategori Layanan (PP 99, PP28, Atau Umum)
  3. Download Formulir yang sudah terisi
  4. Print
  5. Ditanda tangani Kelurahan Desa.
  6. Ditanda tangani kalapas

PP 99

Dasar Hukum

–          Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

–          UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

–          PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

–          PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

–          Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

–          Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

–          Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

–          Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

–          Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.

Persyaratan Asimilasi Kerja Sosial di dalam Lapas

–       Persyaratan Substantif :

a.       berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;

b.      apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;

c.       aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;

d.      telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan;

e.       bagi narapidana terorisme selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat :

  • telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau BNPT;
  • menyatakan ikrar :
    • kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia
    • tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing

f.        bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan; dan

g.      Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 8 (delapan) jam dalam sehari.

–    Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :

a.       petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

b.      laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;

c.       laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;

d.      salinan register F dari Kepala Lapas;

e.       salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

f.        surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;

g.       surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :

    1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi

h.        bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

i.          khusus bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :

  1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
      • kedutaan besar/konsulat negara; dan
      • keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah

       2. khusus Narapidana Warga Negara Asing juga harus melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)

j.        asimilasi kerja sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan diberikan kepada Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak dapat membayar denda.

k.       demi kepentingan keamanan, Narapidana kategori PP99 Tahun 2012 dapat melaksanakan asimilasi kerja sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

l. bagi Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat, maka tidak dapat diberikan Asimilasi Kerja Sosial.

Persyaratan Asimilasi Kerja Sosial di Luar Lapas

  • Persyaratan Substantif :
    1. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
    2. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;
    3. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
    4. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan;
    5. bagi narapidana terorisme selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat : 
      1. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau BNPT;
      2. menyatakan ikrar :
        1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;
        2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara
      3. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
      4. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan;
      5. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional.

 

  • Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
    1. petikan putusan    pengadilan     dan    berita     acara pelaksanaan putusan pengadilan;
    2. bukti telah membayar lunas denda dan/atau uang

pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;

  1. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
  2. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
  3. salinan register F dari Kepala Lapas;
  4. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  5. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
  6. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
    1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program
  7. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
  8. khusus bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :
    1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
      1. kedutaan besar/konsulat negara; dan
      2. keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah
    2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan);
  9. bagi Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat, maka tidak dapat diberikan Asimilasi Kerja Sosial;
  10. Demi kepentingan keamanan, asimilasi bagi Narapidana dapat dilaksanakan di dalam Lapas dibuktikan dengan surat kepala Lapas berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan rekomedasi hasil sidang Tim Pegamat Pemasyarakata (TPP).

PP 28

Dasar Hukum

  • KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  • UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
  • PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
  • PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
  • Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
  • Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.

Persyaratan Asimilasi PP 28

  • Persyaratan Substantif :
    1. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
    2. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;
    3. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
    4. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan;
    5. bagi narapidana terorisme selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat :
      • telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau BNPT;
      • menyatakan ikrar :
        • kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;
        • tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara.
    6. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan;
    7. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional.

 

  • Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
    1. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
    2. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
    3. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
    4. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
    5. salinan register F dari Kepala Lapas;
    6. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
    7. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
    8. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
      1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
      2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program
    9. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau
    10. khusus bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :
      1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
        1. kedutaan besar/konsulat negara; dan
        2. keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah
      2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan).
  1.  

INTEGRASI UMUM (NON PP 28/PP 99)

Dasar Hukum

  • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  • UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
  • UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  • PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
  • PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
  • Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
  • Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
  • Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
  • Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
  • Keputusan  Direktur     Jenderal     Pemasyarakatan
  • Kementerian Hukum   dan   Hak   Asasi   Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;

Persyaratan Asimilasi di Lingkungan Lapas bagi Narapidana

  • Persyaratan Substantif :
    1. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
    2. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;
    3. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
    4. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana;
    5. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 8 (delapan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan.
  • Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
    1. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
    2. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari Instansi penegak hukum;
    3. bukti telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
    4. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
    5. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi;
    6. salinan register F dari Kepala Lapas;
    7. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
    8. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
    9. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi
    10. swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah

      atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :

      1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
      2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program
    11. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :
      1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
        1. kedutaan besar/konsulat negara; dan
        2. keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah
      2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal;
    12. dalam hal Narapidana memiliki pidana denda dan tidak bisa membayar denda tersebut, maka pelaksanaan asimilasi dilakukan di lingkungan dalam Lembaga Pemasyarakatan, (contoh : di area branggang);
    13. dalam hal Narapidana memiliki pidana denda dan mampu membayar denda tersebut, maka pelaksanaan asimilasi dilakukan di area luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, (contoh : area parkir Lembaga Pemasyarakatan).

Persyaratan Asimilasi Ke Lapas Terbuka bagi Narapidana

  • Persyaratan Substantif :
    1. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
    2. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam lapas;
    3. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
    4. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
  • Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
    1. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
    2. bukti telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
    3. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
    4. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi;
    5. salinan register F dari Kepala Lapas;
    6. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
    7. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
    8. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
      • Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
      • Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi
    9. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :
      • Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
        • kedutaan besar/konsulat negara; dan
        • keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia
      • Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

Persyaratan Asimilasi Kerja Mandiri dan atau Kerja Pihak Ketiga bagi Narapidana

  • Persyaratan Substantif :
    1. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
    2. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;
    3. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
    4. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana;
    5. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan;
    6. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional.
  • Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
    1. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
    2. bukti telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan (bagi asimilasi kerja mandiri dan atau kerja pihak ketiga di luar lapas);
    3. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
    4. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi;
    5. salinan register F dari Kepala Lapas;
    6. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
    7. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
    8. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi.
    9. swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :

      • narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
      • membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi
    10. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :
      • Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
        1. kedutaan besar/konsulat negara; dan
        2. keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia
      • Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan).
    11. dalam hal asimilasi kerja pihak ketiga harus melampirkan surat perjanjian kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Pihak Ketiga.

Persyaratan Asimilasi bagi Anak

  • Persyaratan Substantif :
    1. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
    2. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam LPKA;
    3. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
    4. telah menjalani pidana paling singkat 3 (tiga) bulan;
    5. Anak menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan.
    6. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional.
  • Asimilasi Tidak diberikan kepada Anak :
    • yang terancam jiwanya;
    • yang sedang menjalani pidana penjara seumur
  • Asimilasi Anak dilaksanakan dalam bentuk :
    • kegiatan pendidikan;
    • latihan keterampilan;
    • latihan kerja sosial;
    • Pembinaan lainnya di lingkungan
  • Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
    1. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
    2. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala LPKA;
    3. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi;
    4. salinan register F dari Kepala LPKA;
    5. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA;
    6. surat pernyataan dari Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
    7. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
      • Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
      • Membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama mengikuti program
    8. bagi Anak warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :
      1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
        • kedutaan besar/konsulat negara; dan
        • keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Anak selama berada di wilayah Indonesia
      2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
  1.  

SELAMAT DATANG

SISTEM PELAYANAN LAPAS PATI